CIBINONG DAN BANJARNEGARA, Jangan Berhenti Di Kalapas
CENGKRAMNEWS - Bogor - Temuan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm keras bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ombudsman dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026 menemukan dugaan keberadaan hunian dengan fasilitas yang menyerupai tempat tinggal mewah, sekaligus mencatat adanya celah dalam sistem keamanan lapas.
Menanggapi temuan tersebut, Tonny Syarifudin Hidayat, S.H., Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM Harapan Rayat Indonesia Maju (HARIMAU), meminta pemeriksaan tidak berhenti hanya pada Kepala Lapas.
“Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong harus menjadi alarm keras bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dirjen, jajaran kanwil, hingga pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan harus diperiksa sesuai kewenangan dan prosedur. Harus dijawab secara objektif bagaimana fasilitas seperti itu bisa berada di lingkungan lapas dan bagaimana mekanisme pengawasannya berjalan,” tegas Tonny.
Ombudsman sendiri telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap temuan dan dugaan penyimpangan di Lapas Cibinong.
Ia menilai pemeriksaan harus diarahkan untuk mengetahui rantai pengawasan, tanggung jawab struktural, prosedur yang berlaku, serta siapa yang mengetahui dan berwenang atas fasilitas yang ditemukan. Semua kesimpulan, menurutnya, harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat diverifikasi.
SOROTAN JUGA DIARAHKAN KE BANJARNEGARA
Tidak hanya Cibinong, LSM HARIMAU menyatakan turut mengawal persoalan di Banjarnegara yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap warga binaan serta meminta keterbukaan mengenai meninggalnya seorang warga binaan.
LSM HARIMAU juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun bukti terkait dugaan pelanggaran untuk menyampaikannya melalui jalur resmi, sehingga informasi tersebut dapat diperiksa dan diverifikasi oleh lembaga yang berwenang.
“JANGAN TUNGGU MASALAH MEMBESAR”
Tonny meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak menunggu persoalan berkembang menjadi lebih besar sebelum melakukan pembenahan.
“Pak Menteri, Pak Dirjen, jangan tunggu masalah membesar. Benahi sistem pengawasan sekarang. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Kalau ada pejabat yang terbukti lalai menjalankan tanggung jawabnya, lakukan evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif".
Ia juga meminta agar apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, langkah evaluasi terhadap pimpinan dilakukan secara tegas dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi LSM HARIMAU, persoalan pemasyarakatan bukan sekadar mengenai bangunan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut pengawasan, perlakuan terhadap warga binaan, transparansi, keamanan, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan.
“HARIMAU tidak mencari keributan. HARIMAU mengawal fakta, keadilan, dan pembenahan.”
Kawal Lapas. Kawal warga binaan. Kawal pertanggung jawaban.
