Diduga Tabrak Aturan, Swakelola Proyek Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri Purwasari Subang Disorot
CENGKRAMNEWS - Subang– Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Purwasari, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih Rp1.185.073.369,90 menjadi sorotan publik.
Dari penelusuran wartawan media ini, proyek yang diduga seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tersebut disinyalir justru dikerjakan oleh pihak ketiga atau dipihakketigakan.
Dugaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya apabila sumber anggaran dan petunjuk teknis program memang mensyaratkan pelaksanaan secara swakelola.
Sebagaimana diketahui, mekanisme swakelola memiliki ketentuan tersendiri mengenai pelaksana, perencanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Apabila benar pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga tanpa dasar dan prosedur yang dibenarkan, maka hal ini patut menjadi perhatian serta perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.
PUBLIK MENUNTUT TRANSPARANSI
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan proyek tersebut dilakukan, siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penunjukan pelaksana, serta apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan nilai anggaran yang mencapai Rp1,1 miliar, pengawasan terhadap proyek pendidikan ini menjadi sangat penting. Jangan sampai program revitalisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
DESAK KLARIFIKASI DAN AUDIT
Pihak sekolah, pelaksana kegiatan, serta dinas terkait diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai dugaan tersebut.
Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun instansi berwenang juga diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan dipihak ketigakannya proyek tersebut tetap harus dipandang sebagai informasi yang memerlukan pembuktian, bukan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, Program pendidikan harus dijalankan sesuai aturan.


