Kapala Lapas Banjarnegara Dicopot, Penasehat Hukum & LSM Harimau Tegaskan Proses Hukum Tetap Berjalan
CENGKRAMNEWS - Banjarnegara — Dugaan kasus kematian seorang warga binaan Rutan Kelas IIB Banjarnegara atas nama Kiki Al Katung kembali menjadi sorotan. Penasehat Hukum bersama LSM HARIMAU (Harapan Rakyat Indonesia Maju) mendesak agar dugaan perkara tersebut tetap diusut secara transparan dan menyeluruh.
Muhammad Rizki Rifai selaku Penasehat Hukum Riky Purnomo alias Gatot, bersama Ketua Umum LSM HARIMAU Tonny Syarifudin Hidayat, S.H. beserta jajaran, mendatangi Rutan Banjarnegara untuk menyampaikan sikap serta kecaman terkait dugaan peristiwa tersebut.
Kedatangan mereka sekaligus menjadi bentuk desakan agar proses hukum tidak berhenti hanya karena adanya pergantian atau pencopotan pimpinan lembaga pemasyarakatan.
“Walaupun Kepala (Ka) Lapas Banjarnegara dicopot, proses hukum tetap berjalan. Pergantian pejabat bukan berarti persoalan selesai. Kami meminta seluruh dugaan yang berkaitan dengan kematian Kiki Al Katung diusut secara transparan dan berdasarkan fakta serta bukti hukum,” tegas Rizki.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap seluruh informasi, saksi, maupun pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kematian Kiki Al Katung.
Menurut Penasehat Hukum dan LSM HARIMAU, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai perkara tersebut. Karena itu, proses penanganan dugaan kasus tersebut diharapkan dilakukan secara terbuka, objektif, serta sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Pihak Penasehat Hukum juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara dan memastikan setiap proses hukum berjalan tanpa tekanan serta berdasarkan alat bukti yang sah.
Sementara itu, dugaan mengenai penyebab kematian maupun kemungkinan adanya pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Penasehat Hukum dan LSM HARIMAU menegaskan, pencopotan atau pergantian pejabat bukanlah akhir dari persoalan. Proses hukum harus tetap berjalan hingga seluruh fakta terkait dugaan kematian Kiki Al Katung memperoleh kejelasan.
